banner 728x250

Isu Dugaan Suap 10 Warga Banyuwangi Dibantah dan Diklarifikasi Ditresnarkoba Polda Jatim

Isu Dugaan Suap 10 Warga Banyuwangi Dibantah dan Diklarifikasi Ditresnarkoba Polda Jatim

Oplus_16908288

SURABAYA, Bongkartabir.com – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur memberikan hak jawab dan klarifikasi terkait pemberitaan yang memuat dugaan adanya praktik “tebus perkara” dalam penanganan kasus narkotika yang menyeret nama personel Subdit 1 Unit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim.

Dalam klarifikasinya, Ditresnarkoba Polda Jatim melalui Kanit 3 membantah informasi mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp. 285 juta untuk menghentikan atau membebaskan 10 orang yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

Pihak Ditresnarkoba Polda Jatim menegaskan bahwa informasi mengenai adanya pembayaran Rp.285 juta, sebagaimana disebut dalam pemberitaan sebelumnya, tidak benar dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun prosedur resmi dalam penanganan perkara di lingkungan Ditresnarkoba Polda Jatim.

Ditresnarkoba Polda Jatim juga membantah tudingan bahwa personel Subdit 1 Unit 3 melakukan praktik “dagang perkara” atau meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk menghentikan proses hukum.

Menurut klarifikasi tersebut, setiap penanganan perkara narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme penyidikan yang berlaku.

Personel yang menangani perkara juga dituntut menjalankan tugas sesuai prosedur serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam proses penegakan hukum.

Terkait munculnya informasi mengenai
penanganan perkara narkotika terhadap 10 warga yang diamankan di wilayah Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, pada 24 Oktober 2026.

Ditresnarkoba Polda Jatim melalui Kanit 3 Kompol dan penjelasan Soegeng sama-sama membantah dugaan bahwa uang Rp. 285 juta tersebut mengalir kepada anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.

Meski demikian, hasil klarifikasi internal kepolisian belum menjelaskan secara terperinci mekanisme pemeriksaan terhadap personel terkait maupun dokumen yang menjadi dasar kesimpulan tersebut.

Di sisi lain, rincian pembayaran jasa hukum, penerima dana, serta kesepakatan pendampingan juga masih memerlukan penjelasan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Penjelasan resmi mengenai status hukum 10 warga Banyuwangi, hasil asesmen, serta dasar penerapan rehabilitasi rawat jalan juga diperlukan agar penanganan perkara tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Klarifikasi Kompol Azie menyampaikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat maupun media perlu dilihat secara utuh berdasarkan fakta dan data resmi penanganan perkara.

Pihak Ditresnarkoba Polda Jatim meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan adanya praktik suap, pemerasan, maupun jual beli perkara hanya berdasarkan informasi atau keterangan sepihak yang belum terverifikasi.

Ditresnarkoba Polda Jatim juga menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan laporan kepada institusi pengawasan internal maupun aparat penegak hukum yang berwenang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan yang sebelumnya memuat tudingan adanya dugaan “tebus perkara” senilai Rp.285 juta serta dugaan keterlibatan oknum anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.

Dengan adanya hak jawab tersebut, Ditresnarkoba Polda Jatim berharap pemberitaan mengenai perkara tersebut dapat disajikan secara berimbang dengan memberikan ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi.

Ditresnarkoba Polda Jatim menegaskan kembali bahwa tudingan mengenai adanya praktik tebus perkara sebesar Rp.285 juta sebagaimana diberitakan sebelumnya adalah tidak benar.

( Red ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *