banner 728x250
Berita  

Drama Dugaan Suap Muktamar NU: Pelapor Klaim Kembalikan Rp250 Juta ke KPK, Minta Kasus Diusut Tuntas

Drama Dugaan Suap Muktamar NU: Pelapor Klaim Kembalikan Rp250 Juta ke KPK, Minta Kasus Diusut Tuntas

BONGKARTABIR.com, JAKARTA – Polemik dugaan transaksi uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru.

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang dikenal dengan panggilan Gus Lilur, menyampaikan bahwa uang yang dikaitkan dengan dugaan praktik jual beli suara dalam forum tersebut dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/10/2026).

Dalam catatan validasi yang disertakan pada rilisnya, pengembalian uang disebut berlangsung mulai pukul 16.30 WIB.

Namun, informasi mengenai penyerahan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara independen kepada KPK, termasuk mengenai nominal uang, status penerimaan, serta kaitannya dengan laporan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Gus Lilur mengungkapkan, laporan yang disampaikan kepada KPK memuat kronologi dugaan pemberian uang kepada sejumlah peserta Muktamar NU ke-35. Kronologi tersebut, menurut materi laporan yang dipublikasikannya, berasal dari pelapor yang mengaku mengalami langsung peristiwa itu.

Dokumen tersebut memuat sejumlah tanggal, lokasi pertemuan, keterangan mengenai penyerahan uang, serta dugaan pengarahan terkait usulan calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan calon Ketua Umum PBNU.

Meski demikian, seluruh keterangan dalam laporan tersebut masih merupakan klaim pelapor yang perlu diuji melalui proses klarifikasi dan penyelidikan aparat penegak hukum. Penyebutan nama maupun lokasi dalam dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Dalam dokumen yang disampaikan Gus Lilur, pelapor memaparkan sejumlah peristiwa yang diklaim terjadi menjelang hingga berlangsungnya Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026.

Kronologi tersebut antara lain menyebut pertemuan di Medan pada 11–12 Agustus 2026, kemudian keberangkatan rombongan menuju Surabaya pada 26 Agustus 2026.

Dokumen itu juga memuat keterangan mengenai sejumlah pertemuan lanjutan pada 28 dan 30 Agustus 2026.
Pelapor mengaku menerima uang dalam beberapa tahap.

Rincian yang dicantumkan dalam dokumen meliputi Rp50 juta di Medan, Rp100 juta di Surabaya, serta dua pemberian masing-masing Rp50 juta yang menurut pelapor berkaitan dengan pengondisian dukungan dalam forum Muktamar.

Berdasarkan pengakuan tersebut, total uang yang disebut diterima pelapor mencapai Rp250 juta.
Rincian itu menjadi bagian penting yang perlu diverifikasi untuk mengetahui sumber dana, tujuan pemberian, pihak yang menyerahkan, serta kemungkinan kaitannya dengan keputusan organisasi.

Dalam kronologi yang dipublikasikan, pelapor menyebut sejumlah tokoh dan pengurus organisasi dalam konteks pertemuan serta pengarahan menjelang Muktamar.

Nama-nama tersebut muncul sebagai bagian dari keterangan pelapor, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai keterlibatan mereka.

Untuk memastikan duduk perkara secara utuh, diperlukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut, pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, serta penjelasan resmi dari KPK mengenai perkembangan penanganan laporan.

Prinsip ini penting agar informasi mengenai dugaan penyimpangan tidak berkembang menjadi tuduhan yang belum terbukti dan tidak merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang memadai.

Dalam pernyataan penutupnya, Gus Lilur mengajak pihak-pihak yang memiliki informasi terkait dugaan transaksi tersebut untuk menyampaikan keterangan secara terbuka kepada aparat penegak hukum.

Ia juga menekankan pentingnya pengembalian uang dan pelaporan kepada lembaga berwenang sebagai bagian dari upaya mengungkap perkara secara transparan.

Pesan yang disampaikan dalam rilisnya adalah agar persoalan tersebut tidak berhenti pada polemik di ruang publik, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bukti dan keterangan para pihak.

Meski demikian, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana.

Penilaian mengenai status uang, pihak yang bertanggung jawab, dan konsekuensi hukumnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Publik kini menantikan penjelasan resmi KPK mengenai status laporan, penerimaan uang yang disebut telah dikembalikan, serta langkah verifikasi terhadap kronologi yang disampaikan pelapor.

Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah dokumen tersebut telah menjadi bagian dari penanganan perkara dan apakah terdapat bukti pendukung yang dapat diuji lebih lanjut.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas proses pengambilan keputusan dalam organisasi keagamaan.

Setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara transparan, berdasarkan bukti, dan tanpa mendahului proses hukum.

Bagi warga NU, persoalan ini bukan sekadar polemik perebutan kepemimpinan, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap mekanisme organisasi dan kehormatan jam’iyyah.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, sementara setiap pihak yang disebut dalam laporan berhak memberikan klarifikasi.

@Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan materi rilis dan kronologi yang disampaikan oleh pelapor. Informasi mengenai pengembalian uang, penerimaan laporan, dan perkembangan penanganan perkara perlu dikonfirmasi kepada KPK. Redaksi terbuka untuk memuat hak jawab atau klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

( Redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *