banner 728x250

Miris Sekali, Saat Bantuan Kemanusiaan Diperlukan, Dana Siap Pakai Dikorupsi

Miris Sekali, Saat Bantuan Kemanusiaan Diperlukan, Dana Siap Pakai Dikorupsi

BONGKARTABIR.com, Jakarta – Lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalu Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada (13/10/26) lalu.

” Nilai Proyek & Penyalahgunaan: Dugaan korupsi ini melibatkan pengadaan barang dan jasa berbasis Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) periode 2024–2026 senilai kurang lebih Rp148 miliar.

Selain itu, KPK mengungkapkan telah menggeledah ruangan kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya dalam rangkaian penggeledahan selama 14-15 Oktober 2026.

Adapun Dana Bencana yang Diselewengkan anatar lain Dana darurat yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di NTT, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Perlu diketahui, Modus Operandi: Adanya praktik konflik kepentingan (benturan kepentingan) dan penyuapan lewat penunjukan langsung sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka.

Dari operasi tangkap tangan KPK menahan Kelima tersangka antara lain Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Antara Konflik Kepentingan dan Suap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, dana siap pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana.

“Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dalam perkara dugaan konflik kepentingan, KPK menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka dan emat tersangka lain.

Bima diduga terafiliasi dengan sejumlah perusahaan yang menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa BNPB selama 2024-2026. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *