banner 728x250

Calo Dilarang Masuk, Namun Oknum Calo Diduga Justru Berkeliaran di Dalam Samsat Surabaya Timur

Calo Dilarang Masuk, Namun Oknum Calo Diduga Justru Berkeliaran di Dalam Samsat Surabaya Timur

Oplus_16908288

SURABAYA, Bongkartabir.com – Budaya percaloan dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) masih menjadi sorotan publik. Salah satunya di Samsat Surabaya Timur, Jalan Manyar Kertoarjo No.1, Surabaya.

Ironisnya, meski terpampang tulisan “Calo Dilarang Masuk”, keberadaan pihak-pihak yang diduga menawarkan jasa pengurusan administrasi di lingkungan Samsat justru menjadi pertanyaan. Larangan tersebut seolah hanya menjadi pajangan apabila praktik percaloan benar-benar masih berlangsung.

Berdasarkan pantauan awak media yang menjalankan fungsi kontrol sosial pada Selasa (17/11/2026), terlihat sejumlah orang yang diduga menawarkan jasa pengurusan dokumen kendaraan kepada wajib pajak (WP). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal serta kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu di lingkungan pelayanan Samsat.

Dugaan praktik percaloan dengan istilah jalur langit hingga penggunaan akses ordal (orang dalam) juga menjadi perhatian. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Sejumlah wajib pajak diduga menjadi sasaran tawaran jasa pengurusan dokumen dengan iming-iming proses cepat, bahkan diklaim selesai dalam waktu satu jam dengan biaya administrasi awal sebesar Rp20 ribu. Akan tetapi, biaya yang semula disebut ringan tersebut diduga dapat membengkak hingga mencapai ratusan ribu rupiah setelah seluruh proses pengurusan dihitung.

Pemandangan sejumlah perempuan lanjut usia berjilbab dan mengenakan topi yang diduga menawarkan jasa pengurusan kepada wajib pajak juga menjadi perhatian awak media. Jika benar praktik tersebut berlangsung secara berulang, tentu perlu dipertanyakan sejauh mana pengawasan dan tindakan tegas dari pengelola Samsat maupun aparat penegak hukum.

Publik tentu berharap pelayanan Samsat berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan di luar ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan justru terbebani oleh biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, pelayanan Samsat mengintegrasikan unsur Polri, pemerintah daerah melalui Bapenda, serta PT Jasa Raharja.

Dalam penyelenggaraannya, pembayaran harus dilakukan sesuai ketentuan dan tarif resmi. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi biaya secara transparan. Pengambilan formulir dan layanan dasar yang memang ditetapkan gratis tidak boleh dijadikan celah untuk menarik pungutan tambahan.

Adapun komponen pembayaran resmi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) apabila berlaku, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jerat Hukum Praktik Pungli

Praktik pungutan liar, pemerasan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dapat berimplikasi hukum. Apabila unsur-unsurnya terpenuhi, pelaku pemerasan dapat dijerat ketentuan Pasal 368 KUHP.

Sementara itu, apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan atau tindak pidana korupsi, penanganannya dapat mengacu pada peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku.

Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari Kepala Samsat Surabaya Timur, Bapenda Jawa Timur, serta jajaran kepolisian untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dugaan tersebut.

Jangan sampai tulisan “Calo Dilarang Masuk” hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata. Sebab, pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi praktik percaloan dan pungutan yang merugikan wajib pajak.

(Redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *